1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Asal Usul Penguasaan tanah tertanggal 06 Oktober 2021 yang turut ditandatangani oleh Pelawan adalah cacat Hukum dan tidak sah;

4. Menyatakan bahwa Proses Penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor: 1851.10/593/068/BSD/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 atasnama Terlawan I adalah cacat hukum dan tidak sah;

5. Menyatakan bahwa surat keterangan tanah Nomor: 1851.10/593/068/BSD/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 atasnama Terlawan I dan segala turunannya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan bahwa hak Pelawan sebagai ahli waris dari Tanah milik Ibu kandungnya yang bernama Feronika Sinaga sesuai dengan  Surat Keterangan Tanah Nomor: 539/06/BSD/III/2014 tidak boleh dikesampingkan dan harus dipulihkan;

7. Memerintahkan Terlawan II dan Terlawan III untuk membatalkan dan mencabut Surat Keterangan Tanah nomor: 1851.10/593/068/BSD/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 atasnama Terlawan I;

8. Menghukum Para Terlawan untuk mengganti segala kerugian yang telah diderita oleh Pelawan, dengan rincian:

Kerugian Materil

Bahwa akibat Perbuatan Para Terlawan yang menyebabkan hilangnya hak waris daripada Pelawan atas tanah sebagaimana telah disebutkan diatas, yang dinilai harga tanah tersebut sekarang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

 

Kerugian Immateriil

Bahwa PELAWAN juga mengalami kerugian secara immateriil, karena atas perbuatan Para Terlawan telah mengganggu ketenangan pikiran dan psikologis sejak penandatangan Surat Pernyataan Asal Usul Penguasaan tanah dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 1851.10/593/068/BSD/X/2021, yang mana bila diperhitungkan dengan rupiah maka kerugian immateriil PELAWAN dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 

9. Menyatakan Jual Beli antara Alm. Adiaman Sitopu dengan Terlawan I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

10. Menghukum Terlawan I untuk tidak melakukan perbuatan hukum apa pun atas tanah tersebut (mengalihkan, menjual, menyewakan, dsb) selama status tanah masih disengketakan;

11. Menghukum Terlawan II dan Terlawan III untuk tidak mengeluarkan surat apapun terkait dengan tanah tersebut selama status tanah tersebut masih bersengketa;

12. Menghukum Para Terlawan untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) kepada PELAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara a quo dibacakan;

13. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak Terlawan (uitvoerbaar bij voorraad);

 

Atau :

Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).